Sebuah pernyataan resmi yang dirilis Kepemimpinan Pasukan Gabungan Koalisi Arab kembali menyoroti dinamika keamanan di Yaman selatan. Dalam dokumen bertanggal Sabtu, 3 Januari 2026, koalisi menyampaikan sikapnya terkait perkembangan politik dan keamanan di Provinsi Shabwah.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Pusat Media Koalisi dan secara khusus menyambut baik pernyataan Gubernur Shabwah, Awad Mohammed bin Al-Wazir. Koalisi menilai pernyataan gubernur tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat stabilitas dan legitimasi otoritas lokal.
Juru bicara resmi Pasukan Koalisi Arab, Letnan Kolonel Turki Al-Maliki, menyampaikan bahwa Koalisi Arab berkomitmen penuh mendukung keamanan dan stabilitas Provinsi Shabwah. Komitmen tersebut disebut sebagai bagian dari mandat koalisi untuk membantu pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Al-Maliki menegaskan bahwa koalisi akan bekerja sama erat dengan otoritas lokal Shabwah dalam mengamankan wilayah tersebut. Koordinasi ini disebut sebagai syarat utama dalam setiap pergerakan pasukan dan langkah keamanan di lapangan.
Dalam pernyataannya, koalisi juga menegaskan tidak akan ada kekuatan militer mana pun yang memasuki Shabwah tanpa koordinasi resmi dengan gubernur. Sikap ini dimaksudkan untuk mencegah kekacauan dan konflik antarfaksi bersenjata.
Koalisi menyatakan bahwa stabilitas Shabwah merupakan bagian penting dari stabilitas Yaman secara keseluruhan. Wilayah tersebut dinilai memiliki posisi strategis, baik secara geografis maupun politik.
Namun, di tengah pernyataan resmi tersebut, suara protes keras datang dari selatan, khususnya Kota Aden. Putra-putra Aden menyampaikan pesan terbuka dan mendesak kepada pemerintah Yaman serta semua pihak yang mereka sebut sebagai orang-orang merdeka di dalam dan luar negeri.
Dalam pesan itu, warga Aden menuntut intervensi segera dan tegas untuk mengakhiri penderitaan kota mereka. Mereka menyerukan pembebasan Aden dari kekuasaan milisi Dewan Transisi Selatan yang, menurut mereka, telah mencengkeram kota itu dengan kekuatan senjata selama lebih dari sepuluh tahun.
Warga Aden menuding bahwa kekuasaan Dewan Transisi didukung secara langsung oleh Uni Emirat Arab. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor utama bertahannya struktur milisi di kota pelabuhan itu.
Menurut pernyataan warga, Aden yang dulu dikenal sebagai kota negara dan hukum telah berubah drastis. Di bawah kendali Dewan Transisi, kota itu disebut menjelma menjadi arena terbuka bagi kekacauan, korupsi, dan kejahatan terorganisir.
Warga menegaskan bahwa milisi Dewan Transisi tidak mewakili rakyat Aden maupun masyarakat selatan secara umum. Mereka menuduh kelompok tersebut melakukan pembunuhan di luar hukum, penculikan, penggerebekan brutal, serta praktik penyiksaan.
Selain itu, milisi tersebut dituduh merampas harta benda warga, membungkam kebebasan berpendapat, dan memaksakan realitas represif berbasis fanatisme wilayah dan rasial. Semua itu, menurut warga, dijalankan demi kepentingan agenda eksternal yang bertentangan dengan kepentingan bangsa.
Pernyataan tersebut juga menyoroti kehancuran institusi negara di Aden. Keamanan disebut sengaja dibiarkan kacau, sementara penjara-penjara rahasia didirikan di luar pengawasan hukum.
Kehidupan warga Aden, menurut pesan terbuka itu, telah berubah menjadi penderitaan harian. Rasa takut, pelanggaran hak asasi, dan absennya keadilan disebut sebagai bagian dari realitas sehari-hari yang terdokumentasi dengan baik.
Isu tahanan dan orang-orang yang dipaksa menghilang menjadi sorotan utama. Warga Aden menyebut kasus ini sebagai noda hitam yang akan terus melekat pada Dewan Transisi dan para pendukungnya.
Ratusan orang tak bersalah disebut masih mendekam di penjara rahasia. Nasib mereka tidak diketahui, dan hak-hak kemanusiaan paling dasar pun, menurut warga, diabaikan sepenuhnya.
Praktik tersebut dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum nasional maupun norma internasional. Warga menegaskan bahwa kejahatan seperti itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan politik apa pun.
Dalam pernyataan penutupnya, warga Aden menegaskan bahwa diam bukan lagi pilihan. Mereka menekankan bahwa kejahatan tidak akan pernah gugur oleh waktu.
Aden, menurut mereka, akan tetap menjadi kota negara dan hukum. Mereka menolak menjadikan kota itu sandera kelompok bersenjata, seberapa lama pun situasi itu berlangsung.
Pernyataan dari Koalisi Arab dan jeritan warga Aden memperlihatkan kontras tajam antara narasi stabilitas resmi dan realitas sosial di lapangan. Keduanya kini menjadi cerminan kompleksitas krisis Yaman selatan.
Di tengah tarik-menarik kepentingan regional dan lokal, masa depan Aden dan wilayah selatan Yaman masih berada di persimpangan. Tekanan publik yang kian menguat menandakan bahwa isu ini sulit lagi diabaikan oleh para pengambil keputusan.
0 komentar:
Posting Komentar