Di Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya, TKI Indonesia mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pekerja informal.
Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama TKI karena faktor kedekatan geografis dan budaya. Sebagian besar TKI bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, dan manufaktur. Meski biaya hidup lebih rendah dibanding negara lain, kesejahteraan TKI di Malaysia masih tergolong rendah, terutama bagi mereka yang bekerja tanpa dokumen resmi. Konflik ketenagakerjaan dan deportasi massal sering menghantui.
Singapura memberikan gambaran yang sedikit lebih baik. TKI di negara ini banyak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan perawat lanjut usia. Meski jam kerja tetap padat, perlindungan hukum lebih tertata dibandingkan negara tetangga. Gaji juga lebih tinggi dan pembayaran cenderung tepat waktu. Namun, kasus pelecehan dan tekanan psikologis masih terjadi, meski tidak setinggi di negara-negara Teluk.
Taiwan menjadi negara tujuan yang makin populer bagi TKI, khususnya di sektor perawat dan pabrik elektronik. Kesejahteraan mereka relatif stabil, dengan gaji berkisar antara NT$17.000 hingga NT$23.000 per bulan. Meski begitu, kendala bahasa dan budaya kerap menjadi hambatan. Namun secara umum, kondisi kerja di Taiwan dinilai lebih manusiawi, dengan sistem kontrak yang jelas.
Jepang mulai membuka peluang lebih luas bagi TKI dalam beberapa tahun terakhir melalui program Specified Skilled Worker (SSW). TKI di Jepang umumnya bekerja di sektor industri dan kesehatan. Gaji yang diterima cukup tinggi, sekitar ¥150.000 hingga ¥200.000 per bulan, tergantung sektor. Namun, adaptasi budaya dan tekanan kerja yang tinggi sering menjadi tantangan utama.
Korea Selatan juga menjadi destinasi favorit berkat sistem penempatan yang transparan dan gaji kompetitif. Pekerja sektor manufaktur dan pertanian dari Indonesia bisa meraup penghasilan hingga ₩2 juta per bulan. Pemerintah Korea dikenal cukup disiplin dalam mengawasi kondisi kerja, namun tak sedikit juga laporan diskriminasi dan kesulitan adaptasi di lingkungan kerja.
Australia menempati posisi tertinggi dalam hal kesejahteraan TKI. Kebanyakan bekerja di sektor pertanian musiman dan industri jasa. Gaji minimum yang tinggi dan sistem hukum yang kuat menjadi keunggulan tersendiri. Namun, proses masuk yang ketat dan kuota terbatas membuat hanya sedikit TKI yang bisa menembus pasar kerja di negara ini.
Perbandingan dari tujuh negara ini menunjukkan bahwa kesejahteraan TKI sangat dipengaruhi oleh sistem hukum ketenagakerjaan dan perlakuan sosial di negara tujuan. Negara seperti Australia dan Korea Selatan menyediakan kesejahteraan yang relatif lebih baik, sedangkan negara-negara di Timur Tengah masih menyisakan banyak persoalan hak asasi.
Di sisi lain, tingkat pendidikan dan keterampilan TKI juga memainkan peran penting. Mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan lebih tinggi cenderung mendapat pekerjaan yang lebih layak dan gaji yang lebih tinggi, seperti di Jepang atau Taiwan. Sebaliknya, pekerja tanpa keterampilan sering ditempatkan di sektor informal dengan perlindungan hukum minim.
Pemerintah Indonesia melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus mendorong peningkatan kualitas TKI melalui pelatihan prakeberangkatan dan penguatan regulasi. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak seideal di atas kertas, terutama dalam mengatasi sindikat pengiriman ilegal dan lemahnya pengawasan terhadap agen tenaga kerja.
Kesejahteraan TKI bukan hanya soal gaji, tetapi juga mencakup keamanan kerja, jam kerja yang manusiawi, hak atas libur, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Negara-negara seperti Singapura dan Korea telah memulai reformasi di bidang ini, sementara negara lain masih perlu dorongan internasional.
Peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara-negara penempatan juga menjadi kunci. Perjanjian kerja sama yang mengikat secara hukum bisa meningkatkan perlindungan terhadap TKI, sebagaimana telah dilakukan dengan Jepang dan Korea. Hal ini perlu diperluas ke negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi.
Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perlindungan TKI juga turut memengaruhi kebijakan pemerintah. Pandangan bahwa TKI adalah “pahlawan devisa” perlu diiringi dengan penghormatan atas hak-hak mereka sebagai manusia dan pekerja.
Masih banyak PR yang harus diselesaikan, mulai dari sistem perekrutan yang bersih hingga pemantauan kondisi kerja di negara tujuan. Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja terbesar di ASEAN punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan warganya tidak menjadi korban eksploitasi.
Ke depan, Indonesia harus lebih selektif dalam memilih negara penempatan, mengutamakan negara-negara yang memiliki perlindungan hukum kuat dan budaya kerja yang sehat. Negara juga harus terus mendorong program peningkatan keterampilan agar TKI bisa naik kelas dan tak terus terjebak dalam pekerjaan berisiko tinggi.
Dengan reformasi menyeluruh, diharapkan TKI Indonesia tidak hanya sekadar mencari nafkah di luar negeri, tetapi juga membangun masa depan yang lebih sejahtera. Dari Timur Tengah hingga Australia, harapan itu tetap sama: bekerja dengan aman, dihargai, dan mendapat hak sepenuhnya.
Meskipun jalannya masih panjang, data dan pengalaman menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan TKI bukan hal mustahil. Kerja sama semua pihak — pemerintah, masyarakat, media, dan negara tujuan — menjadi kunci menuju migrasi tenaga kerja yang adil dan bermartabat.
Dibuat oleh AI
About peace
0 komentar:
Posting Komentar