Di pedesaan Provinsi Hasakah, Suriah timur laut, gelombang demonstrasi besar dilaporkan meletus dalam beberapa hari terakhir. Aksi ini melibatkan anak-anak muda hingga tokoh-tokoh suku Arab yang turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan kolektif terhadap situasi keamanan dan politik yang mereka anggap kian memburuk.
Para demonstran secara terbuka menyatakan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai upaya “memperjualbelikan” tanah dan nasib masyarakat lokal. Dalam berbagai video yang beredar, terdengar seruan bahwa Hasakah tidak akan bernasib seperti Suwaida, yang menurut mereka aspirasi warganya dikorbankan demi kesepakatan politik tingkat elit.
Isu tanah menjadi inti dari kemarahan tersebut. Warga suku Arab menegaskan bahwa Hasakah adalah wilayah leluhur mereka yang tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar oleh kekuatan mana pun, baik lokal maupun asing.
Peristiwa di Suwaida kerap dijadikan contoh peringatan dalam orasi para demonstran. Mereka menilai bahwa kompromi keamanan dan politik usai perjanjian damai di wilayah selatan Suriah itu gagal melindungi warga sipil dan justru memicu kekerasan horizontal yang berkepanjangan kepada warga Arab.
Di Hasakah sendiri, situasi digambarkan jauh lebih mencekam. Beberapa laporan yang beredar di media sosial menyebutkan adanya blokade, pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan Arab oleh kelompok PKK/SDF yang masih menguasai lapangan.
Bagi para demonstran, isu keamanan perempuan dan kehormatan keluarga menjadi garis merah. Mereka menyatakan tidak akan tinggal diam jika kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembebasan penuh Hasakah dari segala bentuk dominasi kelompok bersenjata PKK yang dianggap menindas. Narasi ini diarahkan terutama kepada struktur keamanan de facto yang saat ini menguasai wilayah tersebut. Damaskus dilaporkan telah menyetujui penunjukan gubernur Hasakah dari SDF. Gubernur baru dan struktur SDF seharusnya menghentikan segala kebijakan persekusi, penindasan dan blokade kepada warga Arab di provinsi Hasakah khususnya Qamishli.
Beberapa akun pendukung PKK/SDF juga terlihat sering membuat konten meledek dengan menjatuhkan botol air serampangan dari drone ke komplek perumahan warga Arab yang menimpulkan kepanikan.
Para peserta aksi menolak opsi kompromi politik yang dinilai hanya menguntungkan elite tertentu. Menurut mereka, solusi setengah hati justru akan memperpanjang konflik dan memperdalam luka sosial di tingkat akar rumput.
Dalam pernyataan yang paling keras, sebagian demonstran menyebut kesiapan untuk mengangkat senjata jika jalur politik dan dialog tidak mampu melindungi hak-hak dasar mereka. Ancaman ini menjadi sinyal meningkatnya eskalasi retorika di Hasakah.
Latar belakang ketegangan ini tidak terlepas dari semakin menciutnya wilayah SDF setelah kehilangan Raqqa dan Deir Ezzour. Beberapa kelompok SDF melimpahkan kekesalan kepada warga Arab di Hasakah.
Di samping itu, banyak warga Arab merasa terpinggirkan sejak struktur pemerintahan lokal pasca-perang dibentuk tanpa partisipasi yang mereka anggap adil. Hasakah, menurut mereka, berubah menjadi ajang perebutan pengaruh regional dan internasional.
Demonstrasi yang berlangsung kini dipersepsikan oleh para peserta sebagai representasi suara mayoritas penduduk asli. Mereka menuntut pengakuan penuh atas hak kepemilikan tanah dan peran politik yang lebih setara. Warga Arab Hasakah menolak dijadikan sebagai warga kelas dua di bawah supremasi Kurdi PKK.
Para pemimpin suku yang tampil dalam aksi tersebut terus menekankan pentingnya persatuan antarklan Arab. Mereka menyerukan agar perbedaan internal disisihkan demi menghadapi apa yang dianggap sebagai ancaman bersama.
Kekhawatiran terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak berulang kali diangkat dalam pidato-pidato lapangan. Para demonstran menyebut isu ini sebagai bukti kegagalan sistem keamanan yang ada saat ini.
Sejarah Hasakah sebagai wilayah kaya sumber daya alam, terutama pertanian dan energi, membuatnya sejak lama menjadi wilayah strategis. Kondisi ini pula yang dinilai memperbesar potensi konflik berkepanjangan.
Sebagian demonstran juga mengkritik sikap pemerintah pusat di Damaskus yang dianggap terlalu pasif atau lunak dalam menangani ketegangan di Suriah timur laut. Tingkat kepercayaan terhadap institusi negara pun disebut terus menurun.
Ancaman munculnya konflik bersenjata baru di Hasakah kini menjadi kekhawatiran serius. Para peserta aksi memperingatkan bahwa mengabaikan tuntutan mereka hanya akan mendorong wilayah itu ke arah instabilitas yang lebih dalam.
Seruan solidaritas juga disampaikan kepada suku-suku Arab di wilayah lain Suriah. Mereka berharap isu Hasakah tidak dipandang sebagai masalah lokal semata, melainkan persoalan nasional.
Pemerintah transisi di Damaskus di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa dan gubernur baru diharapkan mampu merespons situasi ini secara bijak dan inklusif. Demonstran memperingatkan agar kesalahan masa lalu yang memicu perang saudara tidak terulang kembali.
Dalam berbagai spanduk dan teriakan, satu pesan terus diulang: Hasakah bukan tanah dagangan. Mereka menegaskan akan terus berjuang mempertahankan wilayah mereka dengan segala cara yang tersedia.
Bagi banyak warga, gelombang protes ini bukan sekadar aksi sesaat, melainkan simbol tekad jangka panjang. Hasakah kini berdiri di persimpangan, antara peluang rekonsiliasi atau risiko konflik baru yang lebih luas.
0 komentar:
Posting Komentar